Kalimantan Tengah,soearatimoer.net – Maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Gunung Mas mendorong pemerintah daerah untuk segera bertindak. Bupati Gunung Mas menegaskan bahwa pemerintah kini tengah menyusun dasar hukum yang memungkinkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ikut serta mengelola sektor pertambangan.
Menurutnya, pengelolaan tambang oleh BUMD dapat menjadi solusi untuk menekan praktik pertambangan tanpa izin yang kian meresahkan. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah secara legal serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Selama ini tambang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan adanya regulasi yang jelas, BUMD bisa masuk dan mengelola secara resmi,” kata Bupati.
Sebelumnya, sejumlah titik di perbatasan Gunung Mas–Katingan serta kawasan Tumbang Miri diketahui menjadi lokasi paling rawan aktivitas tambang liar. Kondisi ini telah menimbulkan dampak serius, baik dari sisi kerusakan lingkungan maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berharap rancangan aturan tersebut dapat segera rampung sehingga BUMD bisa menjadi garda terdepan dalam pengelolaan tambang secara transparan, berkelanjutan, dan berkeadilan.(red,GL)
.jpeg)
0 Komentar