Kathmandu,soearatimoer.net 13 September 2025 – Nepal tengah menghadapi krisis politik terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Gelombang demonstrasi yang dipicu pemblokiran media sosial berubah menjadi kerusuhan berdarah, menewaskan puluhan orang serta merusak sejumlah gedung vital negara. Situasi tersebut memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri.
Dalam kondisi kacau, militer Nepal turun tangan untuk mengembalikan ketertiban. Usai pernyataan Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel disiarkan, pasukan segera berpatroli di jalanan Kathmandu. Mereka tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membuka dialog dengan kelompok pemuda yang memimpin protes.
“Peran tentara berhasil mengembalikan situasi abnormal menjadi normal dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak,” ujar analis keamanan Geja Sharma Wagle.
Meski demikian, Wagle mengingatkan agar militer tidak melampaui batas. “Peran tentara seharusnya hanya membantu presiden dan masyarakat sipil mencari solusi, bukan terlibat langsung dalam pemerintahan,” tambahnya.
Banyak warga menyambut positif langkah militer. “Ketika polisi gagal mengendalikan kerusuhan, tentara masuk tepat waktu dan menyelamatkan negara dari kekacauan,” kata Ramesh Shrestha, seorang mekanik di Kathmandu.
Kekuatan Militer Nepal
Meski dihormati rakyat, kekuatan militer Nepal di atas kertas terbilang terbatas. Berdasarkan data Global Firepower 2025, Nepal berada di peringkat 126 dari 145 negara dengan skor Power Index 2,8915.
Tentara Nepal memiliki sekitar 95 ribu personel aktif dengan anggaran pertahanan tahunan US$409 juta. Dari sisi persenjataan, Nepal tidak memiliki pesawat tempur maupun tank. Armada udaranya hanya terdiri dari 10 helikopter dan 5 pesawat angkut yang lebih banyak digunakan untuk misi logistik dan kemanusiaan.
Untuk kekuatan darat, Nepal mengandalkan 1.108 kendaraan lapis baja dan 14 unit artileri tarik. Sebagai negara tanpa laut (landlocked), Nepal juga sama sekali tidak memiliki kekuatan maritim.
Dengan segala keterbatasannya, militer Nepal kini menjadi tumpuan stabilitas politik, sekaligus penentu arah transisi pasca-pengunduran diri Perdana Menteri.
0 Komentar