Jakarta, soearatimoer.net - PSI mendesak KPK segera menangani dugaan korupsi bansos DKI Jakarta yang mencapai Rp 2,85 triliun. PSI menilai tindakan ini tidak bermoral."PSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada 2020 yang mencapai Rp 2,85 triliun," ujar juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/1/2023).
Sebagaimana diketahui, dugaan korupsi ini mencuat setelah penggiat media sosial, Rudi Valinka, mengungkapkannya di akun Twitter @kurawa, Selasa (10/1/2023). Dalam cuitannya, Rudi menunjukkan 1.000 ton beras busuk di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Pulogadung, Jakarta Timur.
PSI juga mengutuk dugaan korupsi dana bantuan sosial ini. Sebab, lanjut Sigit, dugaan korupsi ini terjadi ketika banyak orang yang kehilangan pekerjaan.
"Pada tahun 2020 warga Jakarta banyak yang kehilangan pekerjaan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran Covid-19. Ribuan rakyat bahkan terpaksa harus menggelandang di jalanan dan tidak mampu membeli makanan," ungkapnya.
Sigit mengatakan, menimbun 1.000 ton beras, yang seharusnya bisa dikonsumsi 200 ribu keluarga, pada saat pandemi dan membiarkannya membusuk di gudang jelas merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan.
"Pelakunya sangat keji dan tidak bermoral. KPK harus segera mengungkap kasus ini dan menyeret pelakunya ke pengadilan," lanjut Sigit.
Sebelumnya, dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada 2020 senilai Rp 2,85 triliun ramai dibahas di media sosial. Kabar itu disampaikan oleh pegiat media sosial, Rudi Valinka melalui akun Twitternya @kurawa. Dia juga menyoroti beras yang tersimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulogadung.
"Temuan Dugaan Korupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp 2,85 Triliun. Hasil audit forensik Ernst & Young yang belum dibuka ke publik neh," ujar Rudi dalam akun Twitternya @kurawa seperti dilihat, Kamis (12/1).
"Semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung," lanjut dia.
Terkait hal ini, Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya terkait kabar penimbunan beras di gudang miliknya. Fitria menjelaskan beras yang ada di gudang Pulogadung itu merupakan stok sisa dari retail perusahaan.
"Sementara untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya sisa stok tersebut merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan," kata Fitria saat dihubungi wartawan, Kamis (12/1/2023).
Fitria tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi stok beras tersebut. Dia hanya menyampaikan nantinya pihaknya akan melakukan lelang pada akhir bulan ini.
"Di mana terhadap sisa stok tersebut Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini," jelasnya.
"Terkait dugaan korupsi, sepertinya bukan kewenangan BPBUMD untuk menjustifikasi," tambah dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menyebut kontrak dengan Pasar Jaya sudah berakhir pada akhir 2020.
"Intinya, memang kalau kami sih pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Kontrak itu berakhir di 31 Desember 2020. Kita tunggu saja ya itu barang siapa ya," kata Premi pada wartawan di Agro Edukasi Wisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).
Dirinya juga mengatakan, pihaknya telah menjalankan pemeriksaan pada 2021 dan 2022 terkait penyaluran bansos. Laporan pertanggungjawabannya pun sudah rampung dan diperiksa pada 2021.
"Sudah pemeriksaan di 2021, 2022. Sudah. Kan saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK. (Pengawasan penyaluran bansos) ya ada KPK, BPK, Inspektorat, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kan 2021 ya," tuturnya.
KPK mempersilakan dugaan tersebut dilaporkan. KPK meminta masyarakat aktif jika mengetahui terkait kasus ini.
"Terkait dengan itu nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (13/1/2023).
Ali mengatakan KPK juga meminta peran aktif masyarakat. Dia mengimbau warga yang mengetahui adanya dugaan korupsi tersebut bisa segera melaporkan dan menyerahkan bukti kepada KPK.
"Tetapi prinsipnya bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," ucap Ali.
-ADVERTISEMENT-
Dia menambahkan, tiap informasi dari warga akan ditelaah kembali untuk memastikan kebenaran perihal dugaan korupsi bansos COVID di DKI Jakarta.
"Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi. Misalnya kami tindak lanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," tutur Ali.(red.Df)
.jpeg)
0 Komentar