Surabaya, Soearatimoer. net, Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i menerima aduan soal belum cairnya Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) aparatur sipil negara (ASN) lingkup pemerintah kota setempat selama dua bulan.
“TPP Januari ini belum cair-cair. Karena TPP bulan lalu keluarnya bulan ini. Biasanya setiap tanggal 10, TPP itu cair. Lha ini sudah Februari tanggal berapa,” kata Imam di DPRD Surabaya, Jumat (24/2/2023).
Politisi NasDem Surabaya ini khawatir jika TPP tidak segera cair maka bisa berdampak terhadap performa kinerja dari ASN. Belum lagi, lanjut Imam, ada juga para ASN yang menggantungkan pendapatan tambahan dari TPP. Nominal TPP bisa 2-3 kali lipat dari gaji pokok yang diterima ASN.
“Ini tentu berpengaruh tethadap kinerja pelayanan masyarakat. Yang dirugikan siapa? Ya masyarakat lagi,” ujar mantan jurnalis senior ini.
Imam menyebut beberapa waktu lalu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggembor-gemborkan jika ASN dilarang melakukan pungutan liar (pungli). Menurutnya, itu memang kewajiban dan hukumnya haram bagi ASN pungli.
Untuk itu, dia meminta Pemkot Surabaya segera membayar TPP sebagai hak ASN dan jangan sekadar menuntut kewajiban ASN. “Ibarat sapi dipecuti tapi gak diwenehi ombe,” kata Imam menganalogikan.
Imam sangsi jika kondisi keuangan Pemkot Surabaya sedang tidak baik-baik saja. “Karena ketika saya rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di pansus reklame, kepala Bapenda tidak menampik terkait lesunya pendapatannya. Kepala bapenda hanya berkelit,” katanya.
Apabila kondisi keuangan Pemkot Surabaya tengah lesu, lanjut Imam, diimbau agar fokus untuk mencari rupiah dan berhenti menggelar acara-acara. Dia mendorong supaya penegasan wali kota tentang anti pungli tidak berakhir menjadi angin lalu.
“TPP ini seharusnya sudah diplot sejak awal. Yakni, sejak penggedokan APBD. Sementara itu, pengesahan APBD 2023 dilakukan sejak November 2022,” pungkasnya. (red)
.jpeg)
0 Komentar