Kediri, soearatimoer.net – Sejumlah guru besar, dosen, dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang tergabung dalam aliansi Arek Kedokteran Suroboyo menggelar aksi damai dan menyampaikan pernyataan sikap pada Selasa (20/5). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap intervensi berlebihan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam tata kelola pendidikan dan profesi kedokteran.
Mereka menyuarakan keresahan atas sejumlah kebijakan Kemenkes yang dinilai merusak tatanan dan independensi dunia kedokteran di Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah upaya pengambilalihan kewenangan kolegium, sebuah lembaga akademik yang selama ini menjadi pilar dalam menjaga mutu pendidikan dan standar kompetensi dokter.
Dalam orasinya, Prof. Dr. David S. Perdanakusuma, dr., Sp.B.P.R.E., menyebut bahwa kebijakan-kebijakan Kemenkes belakangan ini memperlihatkan pola pendekatan yang otoriter, bahkan menyudutkan profesi dokter secara menyeluruh.
“Pernyataan dan tindakan beberapa pejabat tinggi Kemenkes terasa menyakitkan, karena menciptakan kesan seolah-olah profesi dokter tidak berpihak kepada masyarakat. Ini tentu merusak citra luhur yang selama ini dijaga,” ujar Prof. David.
Menurutnya, narasi-narasi yang dilontarkan cenderung mengeneralisasi dan mempertentangkan antara dokter dan masyarakat, padahal pada dasarnya keduanya adalah mitra dalam menjaga kesehatan publik.
Lebih lanjut, David menyoroti rencana intervensi pemerintah terhadap kolegium kedokteran. Ia menjelaskan bahwa kolegium selama ini merupakan wadah independen yang berperan penting dalam penyusunan kurikulum dan standar pendidikan spesialis di seluruh Indonesia. Jika diambil alih oleh pemerintah, maka independensi keilmuan dan objektivitas pendidikan dikhawatirkan akan terdegradasi.
“Kolegium itu tugasnya menyusun standar nasional pendidikan kedokteran. Apa yang dijalankan di seluruh fakultas kedokteran di Indonesia agar seragam dan terukur. Ini bukan urusan birokrasi, tapi keilmuan,” tegasnya.
Ia menambahkan, upaya-upaya intervensi semacam ini tidak hanya akan melemahkan pendidikan kedokteran, namun juga dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Tujuan pendidikan kedokteran yang terstandar, tidak diintervensi, pada akhirnya akan membawa dampak besar bagi kemaslahatan publik. Pendidikan yang baik akan mencetak dokter yang kompeten, dan itu berarti pelayanan kesehatan pun akan semakin berkualitas,” ungkapnya.
Para guru besar berharap maklumat dan pernyataan sikap yang mereka sampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan, khususnya Presiden Prabowo Subianto sebagai pucuk pimpinan tertinggi negara.
“Kami percaya Presiden akan mendengar suara keresahan kami. Ini bukan semata tentang profesi, tapi tentang masa depan layanan kesehatan bangsa,” pungkas Prof. David.
Aksi damai ini diikuti oleh puluhan akademisi dan alumni FK Unair. Mereka membawa spanduk serta poster bertuliskan pesan-pesan moral tentang pentingnya menjaga independensi pendidikan kedokteran dari intervensi politik dan birokrasi. Aksi berlangsung tertib dan damai, serta menjadi bentuk nyata kepedulian insan kedokteran terhadap masa depan profesinya.(RED.AL)
.jpeg)
0 Komentar