Tanpa Juknis Pusat, Persiapan Sekolah Rakyat di Ponorogo Masih Terbatas

 

Ponorogo, soearatimoer.net– Meski waktu pembukaan Sekolah Rakyat (SR) tinggal dua bulan lagi, Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo belum dapat melanjutkan tahapan persiapan secara maksimal. Hal ini disebabkan belum turunnya petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan program tersebut.

Rencana pendirian Sekolah Rakyat di Gedung Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bagian dari program prioritas nasional yang digagas oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang menargetkan pemerataan akses pendidikan dasar hingga pelosok negeri.

Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, melalui staf teknisnya, menyebut bahwa pihaknya masih menunggu arahan teknis dan administratif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Tanpa acuan juknis, Dindik belum bisa menentukan kurikulum, metode seleksi tenaga pendidik, hingga sistem penerimaan peserta didik.

"Untuk saat ini kami hanya bisa mempersiapkan hal-hal umum seperti inventarisasi sarana dan prasarana dasar. Tapi langkah-langkah teknis belum bisa dilakukan sebelum juknis resmi turun," jelas seorang pejabat Dindik yang enggan disebut namanya.

Ia menambahkan, gedung Sentra IKM sejatinya telah disiapkan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat. Namun, tanpa kejelasan dari pusat, banyak aspek penting yang belum dapat dipastikan, seperti alokasi anggaran, model pengajaran, serta sasaran peserta didik.

Beberapa pihak berharap, juknis bisa segera dirilis agar pelaksanaan program unggulan ini tidak molor dari jadwal. Pasalnya, masyarakat telah menaruh harapan besar terhadap keberadaan Sekolah Rakyat sebagai alternatif pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.

Tokoh pendidikan Ponorogo, Mulyono, turut angkat bicara. Ia menilai keterlambatan juknis bisa berdampak pada efektivitas program. “Kalau juknis lambat keluar, maka waktu persiapan akan semakin sempit. Padahal kita berharap SR ini bisa jadi model pendidikan rakyat yang konkret,” ungkapnya.

Sebagai informasi tambahan, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pendidikan berbasis karakter, kewirausahaan, dan kearifan lokal, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan formal. Pemerintah daerah ditugaskan sebagai pelaksana teknis di lapangan, sedangkan kebijakan dan arahan menyeluruh tetap dari pemerintah pusat.

Dindik Ponorogo kini hanya bisa menunggu sambil mempersiapkan yang bisa disiapkan. Masyarakat pun berharap, agar program ini tidak sekadar menjadi janji kampanye, tetapi benar-benar dapat diwujudkan demi mencetak generasi yang cerdas dan berdaya saing.(red.a)