KEDIRI, soearatimoer.net — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus berupaya menghidupkan kembali aktivitas penerbangan di Bandara Dhoho. Langkah ini dilakukan agar bandara yang baru saja diresmikan itu tidak mengalami nasib serupa seperti Bandara JB Soedirman (Purbalingga), Ngloram (Blora), dan Wiriadinata (Tasikmalaya), yang tidak lagi memiliki jadwal penerbangan meski telah resmi beroperasi.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah mengirim surat kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Lingkar Wilis. Total ada 12 daerah yang dilibatkan dalam upaya tersebut.
Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sukadi, menjelaskan bahwa salah satu strategi yang tengah dikaji adalah pemberian subsidi atau insentif untuk maskapai.
“Ketika penumpang sepi, pesawat tetap mau terbang karena ada insentif atau subsidi yang menutupi kekurangan operasional,” terang Sukadi, Rabu (23/7).
Namun, sistem penganggaran subsidi ini masih dalam proses koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemkab menegaskan bahwa seluruh skema akan disusun sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
Di sisi lain, masa berlaku Keputusan Menteri (KM) 146 Tahun 2022 yang mengizinkan Bandara Dhoho menjadi bandara embarkasi domestik untuk penerbangan umrah hanya berlaku hingga November mendatang. Izin ini pun hanya berlaku untuk maskapai berstatus PK (lokal), belum termasuk maskapai asing.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kediri juga telah melayangkan surat kepada Menteri Perhubungan (Menhub) untuk melobi izin penerbangan internasional dari maskapai non-PK agar bisa melakukan penerbangan umrah dari Bandara Dhoho.
“Saat ini pengiriman surat dan lobi-lobi tingkat tinggi sudah kami lakukan. Semua suratnya sudah meluncur,” tegas Sukadi.
Upaya ini menjadi bagian dari keseriusan Pemkab Kediri agar Bandara Dhoho tidak hanya menjadi ikon infrastruktur, tetapi juga benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan kawasan sekitarnya (RED.A)
0 Komentar