Jakarta soearatimoer.net – Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam asosiasi nasional berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Perhubungan hingga Gedung DPR RI pada Rabu (17/9/2025). Pihak kepolisian menegaskan, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Masih situasional,” ungkap Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin kepada awak media. Ia berharap jalannya aksi tidak sampai mengganggu aktivitas masyarakat. “Harapan kami tentu mobilitas warga tetap bisa berjalan meskipun ada perlambatan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi ini juga akan diikuti oleh sejumlah elemen mahasiswa. Rangkaian unjuk rasa dimulai dari Kementerian Perhubungan kemudian berlanjut ke depan Gedung DPR.
Dalam pernyataannya, Igun menegaskan para pengemudi ojol yang tergabung dalam aksi akan menonaktifkan aplikasi selama demonstrasi berlangsung. “Kami mengimbau masyarakat Jakarta untuk menggunakan moda transportasi alternatif pada 17 September, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara serentak sebagai bentuk solidaritas,” jelasnya kepada awak media.
Adapun beberapa tuntutan utama yang akan dibawa massa, antara lain:
Meminta agar rancangan undang-undang terkait transportasi online segera masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026.
Menuntut potongan dari aplikator maksimal 10 persen.
Mendesak adanya regulasi yang lebih jelas terkait tarif pengantaran barang dan makanan.
Meminta audit terhadap potongan yang dilakukan regulator.
Menolak sejumlah sistem yang dianggap menekan tarif lebih murah sehingga merugikan mitra pengemudi.
Selain itu, massa juga menyerukan pengusutan tuntas kasus meninggalnya salah satu driver ojol, Affan Kurniawan. Mereka turut menuntut adanya pergantian kepemimpinan di Kementerian Perhubungan.
(red.FR)
0 Komentar