Jakarta soearatimoer.net – Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa di berbagai daerah. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menilai kasus keracunan bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kesalahan sistemik yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana. “Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” ujar Ari.
Ia juga mengingatkan agar anak-anak tidak dijadikan target politik melalui program yang justru membahayakan. Menurutnya, keselamatan serta tumbuh kembang anak harus diprioritaskan di atas kepentingan lain. “Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang akhirnya mengesampingkan keselamatan mereka,” tegas Ari.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan menghentikan program MBG. Menurut Charles, tugas Komisi IX adalah mengawasi BGN serta memberikan rekomendasi perbaikan. “Kalau soal menghentikan program, forum ini mungkin bukan tempatnya. Itu menjadi kewenangan presiden,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, MBG merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo yang anggarannya sudah disiapkan. Karena itu, keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan tetap berada di tangan presiden. “Kalau Presiden merasa program ini tidak lagi dibutuhkan mungkin akan dihentikan, tapi sejauh ini program masih menjadi prioritas nasional,” jelas Charles.
Charles menekankan bahwa fokus saat ini adalah evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terjadi. “Kita semua punya prioritas yang sama, yakni memastikan tidak ada lagi kejadian seperti ini di masa depan,” tutupnya. (Red.FR)
.jpeg)
0 Komentar