KEDIRI, soearatimoer.net – Dalam 100 hari pertamanya memimpin Kota Kediri, Wali Kota Vinanda Prameswati langsung tancap gas dengan memperkuat sektor pendidikan. Salah satu gebrakan yang menonjol adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) serta program beasiswa berjenjang yang menjangkau dari jenjang dasar hingga pendidikan doktoral (S3).
Kebijakan ini diluncurkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menghadirkan pendidikan gratis dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.
BOSDa Digulirkan, Tidak Ada Lagi Alasan Ijazah Ditahan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, M. Anang Kurniawan, menyebut bahwa kebijakan BOSDa merupakan respon langsung atas keluhan masyarakat, terutama soal pungutan-pungutan liar di sekolah. Mulai dari iuran komite hingga kasus ijazah yang tertahan karena tunggakan.
“Ini bentuk kehadiran pemerintah. Mulai Agustus nanti BOSDa akan disalurkan, dan tidak boleh ada lagi penahanan ijazah atau pungutan atas nama komite kepada siswa miskin,” ujarnya.
Total anggaran BOSDa yang digelontorkan dari APBD Kota Kediri mencapai Rp 7,796 miliar tahun ini. BOSDa akan melengkapi dana BOS dari pemerintah pusat, untuk menutup kebutuhan operasional yang belum tercover.
Sekolah Swasta Tak Boleh Tutup Mata
Menariknya, BOSDa juga menyasar sekolah swasta. Namun dengan syarat: mereka harus ikut berkontribusi membuka akses bagi siswa miskin. Sekolah-sekolah swasta yang biasa dikenal ‘favorit’ pun diwajibkan mengalokasikan minimal 10 persen dari total pagu siswa mereka untuk anak dari keluarga tidak mampu.
“Jadi meskipun swasta, kalau menerima BOSDa, mereka wajib punya tanggung jawab sosial. Jangan hanya anak berduit yang bisa sekolah di sana,” tambah Anang.
Siswa miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pun dipastikan bisa sekolah gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Beasiswa SMA/SMK hingga Penampungan Siswa Terlewat
Meski secara kewenangan hanya mengurusi jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD dan SMP), Pemkot Kediri juga menyiapkan bantuan untuk anak-anak SMA/SMK. Setidaknya, ratusan siswa dari keluarga kurang mampu akan menerima beasiswa sebesar Rp 1 juta per siswa tahun ini.
Bukan hanya itu, Pemkot juga menyiapkan sekolah khusus untuk menampung anak-anak yang tercecer atau belum mendapat sekolah karena faktor sosial maupun administrasi. Satu unit SD dan satu SMP disiapkan untuk keperluan ini, dengan sistem belajar gratis sepenuhnya.
“Mbak Wali ingin semua anak bisa sekolah, tidak ada yang tertinggal. Sekolah darurat ini jadi bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang selama ini tercecer dari sistem,” pungkas Anang.
Langkah Nyata Menuju Pendidikan Berkeadilan
Langkah Vinanda Prameswati ini menandai babak baru dalam upaya menghadirkan keadilan pendidikan di Kota Kediri. Melalui BOSDa, beasiswa, dan kebijakan afirmatif terhadap sekolah swasta, pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada anak Kediri yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi.
Dengan pendekatan inklusif dan progresif, Pemkot Kediri menunjukkan bahwa investasi di sektor pendidikan bukan sekadar janji politik, melainkan kerja nyata menuju masa depan yang lebih setara.(RED.AL)
.jpeg)
0 Komentar